Ketua MK negara tersebut dan menjawab bahwa cerita Bawaslu

JAKARTA, – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo berharap melihat respon Komisi Pemilihan Umum (Bawaslu) di setiap daerah berbeda-beda sehingga bisa merugikan pemberitaan anak di bawah umur.

Sekadar informasi, setelah https://pilaza.com/ menerima pengaduan, Bawaslu berhak meninjau seluruh persyaratan sebelum mendaftarkan laporannya untuk diadili. Namun, Baharto mengatakan, Biharto dan beberapa daerah mungkin menjelaskan seorang jurnalis ketika kondisinya tidak cukup, jadi pendongeng tahu apa yang akan berakhir dengan cerita itu.

Sementara itu, dalam kasus ini, kasus di bidang lain, Barajslu menceritakan maksimum cerita yang tidak menemukan aturan dan properti tanpa perincian jurnal.

Kenapa Pak Rahmat Bagja (Presiden Bawaslu RI) mengeluh tidak ada konsistensi, keseragaman tentang hal-hal yang tidak bisa diterima, misalnya kenapa tidak menjelaskan, Bukan apa adanya, kata Suhartoyo.

Sidang Perselisihan Pilpres 2024, Rabu (3/4/2024) “Komunikasi ini harusnya diciptakan, kadang jurnalis yang tingkat pendidikannya sering sesuai harapan kita,” ujarnya.

Suhartoyo lantas menanyakan apa yang membuat Bawaslu enggan menanggapi laporan tersebut secara individual. “Apa jawabanmu? Apakah ada kurangnya interaksi sosial? “Tidak ada nasehat teknis (technical nasehat) di dalamnya atau bagaimana?” dia melanjutkan.

Bagja mengatakan, mungkin saja terjadi perbedaan pendapat karena adanya kesalahpahaman dalam membaca juknis antar pengawas di berbagai daerah.

Dia menegaskan, Bawaslu hanya bertugas memberikan laporan situasional. Petunjuk teknis hanya menunjukkan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi satu atau dua persyaratan, kata Bagja.

“Kalau datang ke kantor, kami akan jelaskan prosesnya ke orangnya. “Kalau sudah terlaksana, kita akan lihat kebutuhan dan sumber dayanya,” ucapnya.